↓ Archives ↓

Category → Kajian & Aksi Strategis

Penarikan Obat Antihipertensi Golongan Angiotensin Reseptor Blocker (ARB)

Beberapa hari yang lalu lebih tepatnya pada tanggal 3 Desember 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan surat yang berisi informasi untuk tenaga kesehatan profesional tentang penarikan obat antihipertensi golongan Angiotensin Receptor Blocker (ARB). Pada surat tersebut, BPOM RI mengimbau kepada industri farmasi untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat yang mengandung bahan baku yang terdampak pengotor  N-Nitrosodimetilamin (NDMA) dan N-Nitrosodietilamin (NDEA) di Indonesia seperti Losartan dan Valsartan dengan bahan baku produksi Zhejiang Huahai Pharmaceutical.

Sebelum menilik lebih lanjut dan mendalam tentang isi dari surat yang dikeluarkan, perlu diketahui apa definisi dari obat antihipertensi golongan ARB. Berdasarkan Pusat Informasi Obat Nasional, obat antihipertensi merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah yang meningkat. Obat antihipertensi memiliki berbagai golongan yang digunakan sesuai dengan indikasi maupun kontradiksi yang sesuai dengan pasien. Beberapa golongan obat antihipertensi antara lain tiazid, alfa-blocker, beta-blocker, penghambat Angotensin-converting Enzyme (ACE), antagonis reseptor angiotensin II, dan antagonis kalsium.

Antagonis reseptor angiotensin II lebih dikenal dengan nama Angiotensin Receptor Blocker (ARB). ARB  memiliki efek yang hampir sama dan digunakan sebagai alternatif dari dengan obat  antihipertensi golongan penghambat ACE (Angiotensin-converting Enzyme Inhibitor) tetapi tidak menimbulkan efek samping berupa batuk kering yang konsisten. Perbedaan kedua golongan ini terletak pada cara kerja obat di dalam tubuh.

Golongan penghambat ACE bekerja dengan cara menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Golongan ARB bekerja dengan cara menghambat efek dari angiotensin II yaitu menyempitkan pembuluh darah. Golongan ARB tidak seperti golongan penghambat ACE yang menghambat pemecahan bradikinin dan kinin-kinin lainnya sehingga menimbulkan batuk kering yang persisten. Golongan ARB juga dapat digunakan untuk menangani gagal jantung dan nefropati akibat diabetes.

Pada bulan Juli 2017 lalu, juga dilakukan penarikan beberapa obat berbahan Valsartan dari peredaran dengan alasan yang sama oleh BPOM RI. Saat ini, obat yang ditarik di Indonesia spesifiknya adalah Varten Tablet 80 mg dan 160 mg buatan PT Actavis Indonesia serta Valesco Kaplet Salut Selaput 40 mg, 80 mg, dan 160 mg. Penarikan obat antihipertensi golongan ARB terjadi karena beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat menemukan adanya pengotor NDMA dan  NDEA pada obat Irbesartan, Losartan, dan Valsartan. BPOM RI dan beberapa lembaga luar negeri seperti US FDA, MHRA, dan EMA masih mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini. Menurut World Health Organization (WHO), NDMA dan  NDEA sendiri merupakan suatu senyawa yang biasa digunakan sebagai penelitian. Menurut International Agency for Research on Cancer (IARC), senyawa NDMA dan NDEA terbukti bersifat karsiogenik dan hepatotoksik pada hewan dan mungkin memiliki potensi karsiogenik pada manusia walaupun belum cukup data yang dikumpulkan terkait karsinogenitas pada manusia.

Namun, beberapa waktu lalu, dr. Siska Suridanda Danny, SpJP(K), dari Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (PERKI) mengatakan bahwa pasien tidak perlu panik. Alasannya karena masih ada alternatif obat hipertensi lainnya. Sedangkan, untuk pasien yang sudah mengonsumsi obat antihipertensi dengan bahan baku yang terdampak impurities NDMA dan NDEA tersebut di atas, dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan atau kefarmasian.

Dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, BPOM RI telah meminta industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat yang mengandung bahan baku yang terdampak impurities NDMA dan NDEA . Industri farmasi telah menyatakan bersedia menarik seluruh obat yang mengandung bahan baku Losartan tersebut secara sukarela atau voluntary recall. BPOM RI mengimbau kepada sejawat kesehatan profesional dan semua pihak yang terkait, agar mengedepankan kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan pasien dalam mempertimbangkan pemberian obat ini kepada pasien.

Sumber Foto
https://www.standardmedia.co.ke/evewoman/article/2001291278/medicine-myths-debunked-is-it-safe-to-drink-alcohol-with-antibiotics-and-should-you-crush-your-pills

Referensi
Ali, F., dkk. (2014).  Protective effect of apigenin against N-nitrosodiethylamine (NDEA)-induced hepatotoxicity in albino rats. Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis 767, 13-20. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383571814001004?via%3Dihub

Anwar, F. (2018). 5 Fakta Valsartan, Obat Hipertensi yang Ditarik di Berbagai Negara. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4130900/5-fakta-valsartan-obat-hipertensi-yang-ditarik-di-berbagai-negara/6/#search

Kamaliah, A. (2018). Mengenal 2 Obat Hipertensi yang Ditarik di AS Karena Terkait Kanker. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4328503/mengenal-2-obat-hipertensi-yang-ditarik-di-as-karena-terkait-kanker

Kamaliah, A. (2018). Setelah Valsartan, 2 Obat Hipertensi Lainnya Ditarik di AS. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4328338/setelah-valsartan-2-obat-hipertensi-lainnya-ditarik-di-as

National Center fot Biotechnology Information. PubChem Compound Database CID = 6124 N-Nitrosodimethylamine. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/n-nitrosodimethylamine#section=Exposure-Routes

Pusat Informasi Obat Nasional. (2015). Antagonis Reseptor Angiotensin II. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari http://pionas.pom.go.id/ioni/bab-2-sistem-kardiovaskuler-0/23-antihipertensi/236-antagonis-reseptor-angiotensin-ii

Pusat Informasi Obat Nasional. 2015. Antihipertensi. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari http://pionas.pom.go.id/ioni/bab-2-sistem-kardiovaskuler-0/23-antihipertensi

Pusat Informasi Obat Nasional. 2015. Penghambat ACE. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari http://pionas.pom.go.id/ioni/bab-2-sistem-kardiovaskuler-0/23-antihipertensi/235-penghambat-ace

Ramadhani, Y. (2018). Daftar Obat Anti-hipertensi yang Dilarang Beredar oleh BPOM. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari https://tir.to/n/da6P

Departemen Kajian & Aksi Strategis
BEM FF UI 2018
#BersamaBerdedikasi

Eksistensi Apoteker dalam Kolaborasi Interprofesional Pada Era JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatori) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program JKN merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmennya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang mana komitmen ini dibuat oleh tidak hanya Indonesia, tetapi juga oleh semua negara anggota WHO lainnya pada momen Resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa. Program JKN juga adalah bagian dari Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat sendiri merupakan program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, bersama ketiga program lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui program ini, setiap penduduk Indonesia yang terdaftar berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per tanggal 1 April 2018, diketahui bahwa terdapat 165 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN. Jumlah ini sekitar 75% dari total penduduk Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan bahwa pada Januari 2019, 95% atau sekitar 257,5 juta jiwa penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN. Indonesia masih perlu mengupayakan penambahan jumlah peserta sebanyak 20%  lagi untuk dapat mencapai target tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN, menjadi salah satu faktor yang amat dipertimbangkan oleh calon peserta untuk mau mendaftarkan diri. Tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien, selain juga penghapusan tindakan diskriminatif terhadap pasien peserta JKN, bukan tidak mungkin akan mengundang lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mau mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

Di antara tenaga kesehatan yang memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan di era JKN ini, apoteker adalah salah satunya. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menjalankan asuhan kefarmasian, yaitu bentuk pelayanan dan tanggung jawab apoteker secara langsung pada pekerjaan kefarmasian yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker kini tidak hanya melakukan pekerjaan dalam peracikan dan penyaluran obat, tetapi berfokus pada pengobatan untuk hasil yang definit bagi kesembuhan pasien, seperti: pengobatan penyakit, mengeliminasi atau mengurangi gejala, serta penghentian dan pencegahan penyakit.

Pelayanan pasien yang dilakukan untuk upaya preventif, kuratif, dan promotif tidak dapat dilepaskan dari kesuksesan kolaborasi interprofesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Interprofesionalitas didefinisikan sebagai pembangunan praktik yang kohesif antarprofesi dalam bidang yang berbeda, yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk dapat berefleksi dan menemukan praktik yang menyediakan jawaban bagi kebutuhan pasien. Apoteker sebagai anggota dari kolaborasi interprofesional tenaga kesehatan menawarkan berbagai pelayanan di berbagai area, seperti rekomendasi dosis dan administrasi, panduan untuk pengobatan, indikasi yang diterima dan off-label indication, interaksi obat, dan duplikasi (Albanese dan Rouse, 2010). Dengan berinteraksi bersama anggota tim lainnya, apoteker mampu meningkatkan pelayanan pasien lewat pengoptimasian terapi obat dan penentuan keputusan bersama yang mengacu pada disiplin ilmu dari masing-masing tenaga kesehatan hingga memberikan pelayanan pasien yang komprehensif dan maksimal.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, kolaborasi interprofesional tenaga kesehatan penting untuk menunjang keberhasilan terapi yang pasien dapatkan. Namun pada kenyataannya, tenaga kesehatan di Indonesia saat ini masih belum dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik dan optimal. Pembiasaan untuk berkolaborasi secara interprofesional juga seharusnya diterapkan sedini mungkin agar mahasiswa terlatih untuk mengambil peran dalam suatu kelompok, memberikan kontribusi pada kelompok, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu berpendapat dan berdiskusi untuk tujuan yang sama baik dengan teman satu profesi maupun dengan interprofesi.

Penerapan sistem interprofessional education (IPE) di Indonesia dalam pendidikan kesehatan sendiri sudah  mulai dimasukkan dalam suatu kurikulum dan telah dicanangkan oleh pemerintah tetapi masih terbatas pada beberapa perguruan tinggi di daerah jawa, salah satunya adalah Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Untuk sebagian universitas, penerapan kolaborasi interprofesional baru diterapkan pada masa kuliah kerja nyata (KKN) seperti di Universitas Brawijaya. Permasalahan juga terletak pada belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh apoteker kepada pasien. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah apoteker di puskesmas seluruh Indonesia, yaitu hanya berjumlah 17,5 % saja, dengan kualitas pelayanan yang hanya sebesar 26,6%. Padahal pelayanan apoteker yang baik juga merupakan kunci kesuksesan kolaborasi interprofesional.

Pada era JKN, selain penghapusan tindakan diskriminatif terhadap pasien peserta JKN, tenaga kesehatan yang kompeten serta kemampuan kolaborasi yang baik antartenaga kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tercapainya target 95% peserta JKN pada tahun 2019. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa apoteker dalam kolaborasinya bersama tenaga kesehatan lain juga memainkan peran kunci. Diharapkan pembelajaran IPE dapat dilaksanakan di seluruh universitas di Indonesia agar mahasiswa kesehatan terbiasa dengan kolaborasi interprofesi, sehingga menjadi tidak gagap ketika sudah terjun langsung ke dalam dunia kerja. Selain itu, kita sebagai calon apoteker diharapkan mampu memantaskan diri agar nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Pemerintah juga harus mendukung perbaikan kualitas apoteker dengan pemerataan kualitas pendidikan perguruan tinggi farmasi serta pemerataan pada apoteker di tiap daerah di Indonesia, sehingga ke depannya apoteker dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia demi terwujudnya Indonesia sehat seperti yang telah dicita-citakan.

Sumber Gambar:
http://www.jkn.kemkes.go.id 


Referensi:
Castelberry, A., Hutchison L.C. (2018). The Pharmacist’s New Role as Part of an Interdisciplinary Care Team. Disadur dari https://www.asaging.org/blog/pharmacists-new-role-part-interdisciplinary-care-team (20 November 2018).

Departemen Kesehatan Indonesia. (2017). Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Disadur dari http://www.depkes.go.id/article/view/17070700004/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.htmlIndonesia. (19 November 2018).

Hashemian, F., Emadi, F., Roohi, E. (2016). Collaboration between pharmacists and general practitioners in the health care system in the Islamic Republic of Iran. Disadur dari http://www.emro.who.int/emhj-volume-22-2016/volume-22-issue-6/collaboration-between-pharmacists-and-general-practitioners-in-the-health-care-system-in-the-islamic-republic-of-iran.html (20 November 2018).

Herman, Max Joseph. (2013). Hubungan Ketersediaan Tenaga Kefarmasian dengan Karakteristik Puskesmas dan Praktik Kefarmasian di Puskesmas. Disadur dari https://www.researchgate.net/publication/295072629_HUBUNGAN_KETERSEDIAAN_TENAGA_KEFARMASIAN_DENGAN_KARAKTERISTIK_PUSKESMAS_DAN_PRAKTIK_KEFARMASIAN_DI_PUSKESMAS. (20 November 2018).

JKN Kementerian Kesehatan. (2018). Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?. Disadur dari http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=1Rokom. (19 November 2018).

Siokal, Brajakson. Mengapa IPE Penting dalam Pendidikan Profesi Kesehatan. (n,d). Disadur dari www.bcf.or.id/publications/others/518-mengapa-ipe-penting-dalam-pendidikan-profesi-kesehatan.html. (20 November 2018).

Upaya Indonesia Capai Universal Health Coverage di Tahun 2019. (n,d). Disadur dari http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180502/4725818/upaya-indonesia-capai-universal-health-coverage-tahun-2019/. (20 November 2018).

 

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FF UI 2018
#BersamaBerdedikasi

 

E-prescribing: Inovasi Peresepan Obat di Era Industri 4.0

Era industri 4.0 yang mengutamakan penggunaan sistem informasi, internet, serta kecerdasan buatan sudah merambah ke berbagai sektor, termasuk dalam sektor farmasi. Salah satu wujud nyata peranan teknologi terhadap dunia farmasi adalah munculnya e-prescribing atau resep elektronik. E-prescribing merupakan perangkat lunak yang dirancang secara spesifik untuk memudahkan pelayanan peresepan obat, mulai dari penulisan resep (prescribing), pembacaan resep (transcribing), penyiapan hingga penyerahan resep (dispensing), serta administrasi dan monitoring.

The Pharmacy Benefit Manager of CVS Health¸ sebuah perusahaan kefarmasian di Amerika Serikat, melaksanakan e-prescribing dengan mempertimbangkan kegunaan serta manfaat yang dapat diperoleh. Beberapa kegunaan resep elektronik yang menjadi alasan utama penerapannya adalah sebagai pemberi informasi tercepat terkait biaya obat serta pengurangan jumlah obat yang harus ditebus, serta penyedia alternatif obat yang lebih murah.

Berdasarkan pengamatan Troyen A. Brennan, MD, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Petugas Medis CVS Health, sering ditemukan pasien yang tidak mengetahui bahwa obat mereka yang tertera dalam resep tidak tercakup atau memiliki harga yang lebih tinggi dari perkiraan hingga mereka sampai di apotek. Hal ini mengakibatkan pasien tidak mengisi resep, tidak patuh. Pada akhirnya, biaya perawatan kesehatan malah bertambah tinggi karena pasien tidak melaksanakan terapi kesehatan dengan obat-obatan sehingga penyakit yang diderita tak kunjung sembuh.

Dr. Adamson, asisten profesor di Departemen Dermatologi dari University of North Carolina, Chapel Hill, melakukan sebuah penelitian terhadap lebih dari 2.500 pasien klinik dermatologi dan menemukan bahwa keberadaan resep elektronik atau e-prescribing dapat menurunkan tingkat ketidakpatuhan pasien dalam penebusan obat dengan cukup signifikan. Penggunaan resep elektronik menunjukkan selisih risiko ketidakpatuhan penebusan obat sebesar 17% lebih rendah dibandingkan dengan resep kertas. Tak hanya itu, e-prescribing juga bermanfaat mengurangi risiko terjadinya kesalahan membaca dan menerjemahkan resep, meningkatkan akurasi dosis dan indikasi obat, mempercepat tahapan input data, memudahkan proses administrasi dan pencatatan sejarah penggunaan obat pasien, hingga menghemat kertas.

Keberadaan resep elektronik memang memberikan begitu banyak keuntungan. Sayangnya, masih ditemukan banyak kendala dalam penerapan teknologi ini. Menurut Jim Bedford, Direktur dari Healthcare, Pharmaceuticals, Medical Devices & Life Sciences at West Monroe Partners, perusahaan yang bergerak di bidang manajemen dan teknologi, kendala utama terwujudnya e-prescribing di rumah sakit dan klinik adalah biaya pelaksanaan yang tidak sedikit, serta adaptasi tenaga kerja kesehatan yang memerlukan waktu yang lama. Meskipun pekerja kesehatan sudah diimingi dengan insentif untuk mengadopsi resep elektronik, masih banyak organisasi yang kesulitan beradaptasi dengan sistem ini.

Permasalahan lain yang mungkin menjadi kesulitan pengembangan resep elektronik adalah pelanggaran keamanan. Sistem e-prescribing yang berbasis web dapat digunakan semua orang sehingga rentan terhadap pelanggaran keamanan. Dalam transaksi resep elektronik, terdapat banyak data kesehatan rahasia yang dapat disalahgunakan apabila prosedur keamanan tidak dijalankan dengan baik.

Di Indonesia sendiri, penggunaan e-prescribing masih sangat jarang karena teknologi yang dianggap kurang memadai, serta sikap tenaga kerja medis yang belum siap menerima sistem baru. Meskipun begitu, sudah ada beberapa rumah sakit nusantara yang menyediakan pelayanan resep elektronik. Salah satu contohnya adalah RSUP Dr. Sardjito sejak 2014. Namun, praktik resep elektronik ini hanya diimpelentasikan di beberapa poli (poli edelwise) saja dan tidak diterapkan untuk penyakit-penyakit kronis karena dikhawatirkan menimbulkan kesalahan.

Sebenarnya, keberadaan e-prescribing, terutama di Indonesia, masih kerap kali menjadi perbincangan hangat di dunia kefarmasian. Fakta bahwa negara lain mampu menyukseskan penggunaan resep elektronik meskipun harus menghadapi banyak kesulitan di awal menjadi acuan bahwa Indonesia mungkin akan menggunakan sistem yang sama di masa yang akan datang. Namun, semua itu kembali bergantung pada ketersediaan dana serta inisiatif sumber daya manusia untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sumber Foto
https://healthcurrent.org/information-center/e-prescribing/

Referensi
Arifin, Sjamsul. dan Dirgahayu, Teguh. 2017. Evaluasi Implementasi Modul E-Prescribing Rumah Sakit dengan Metode Pieces. Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/322968058_Evaluasi_Implementasi_Modul_EPrescribing_Rumah_Sakit_dengan_Metode_Pieces

Modern Medicine Network. 2015. E-prescribing update for health execs: Where are we now? Dikutip dari http://www.managedhealthcareexecutive.com/mhe-articles/e-prescribing-update-health-execs-where-are-we-now/page/0/1

Wathoni, Nasrul., et al. 2016. Penelitian Buktikan Resep Elektronik Mampu Tingkatkan Kepatuhan Pasien. Dikutip dari http://farmasetika.com/2016/11/01/penelitian-buktikan-resep-elektronik-manurunkan-tingkat-kesalahan-peresepan/

Kelompok 4
Magang Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FF UI 2018

  1. Alfiyyah Siti Zainab
  2. Nadira A’dila
  3. Shinta Theresia

Penggunaan Domperidon Sebagai Off-Label Drug

Peresepan off-label drug adalah peresepan obat yang digunakan secara tidak sesuai dengan fungsi obat yang tertera pada label kemasan. Obat-obat yang termasuk off-label drug biasanya sudah disetujui oleh Administrasi Makanan dan Obat Amerika (U.S. Food and Drug Administration). Praktik ini sudah legal dan sudah umum dipraktikkan oleh dokter atau apoteker. Faktanya, 1 dari 5 pemberian resep kepada pasien ditujukan untuk off-label drugs.

Off-label drug hanya diresepkan oleh dokter setelah pertimbangan yang hati-hati dari segala pilihan yang ada. Dokter akan membaca informasi dari publikasi medis yang mendukung penggunaannya dan akan menanyakan pendapat dari seorang ahli lain. Penggunaan obat ini hanya digunakan untuk keadaan yang sesuai dan penyakit atau keadaan pasien. Dokter atau seorang apoteker akan memberitahu jika obat itu penggunaanya diluar penggunaan semestinya.

Off-label drug tidak terus menerus diegulasi oleh FDA, namun beberapa obat ini sudah sudah legal di negri Paman Sam, dan beberapa Negara lainnya. Ada beberapa pengecualian untuk beberapa penggunaan obat off-label drugs secara legal, seperti jenis opium. Walaupun obat ini legal bagi dokter, namun penggunaan off-label drugs tidak legal untuk perusahaan obat, baik mempromosikan atau mengiklankan. Pemasaran off-label drugs sangat berbeda dengan penggunaan off-label drugs.

Off-label drugs diberlakukan karena pada penyakit tertentu belum atau sedang dalam penelitian untuk menemukan obat yang sesuai dan efisien untuk mengobati penyakit tersebut.  Dalam penelitian untuk pencarian obat baru, diperlukan biaya yang cukup mahal. Sehingga diperlukan obat pengganti yang lebih murah sebagai solusi dari penyakit tersebut.

Penggunaan obat domperidone dalam dunia medis merupakan salah satu contoh off-label drugs. Domperidone umumnya digunakanya masyarakat untuk meredakan rasa mual, muntah, gangguan perut, rasa tidak nyaman akibat kekenyangan, serta refluks asam lambung. Umumnya obat ini diberikan untuk pemakaian jangka pendek yang diberikan secara oral, rektal, atau intravena. Domperidone juga digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari fungsi biologis dopamin, suatu neurotransmitter penting dan hormon, dalam tubuh.

Domperidon dikategorikan sebagai obat tipe prokinetik (pencahar) dan antiemetik (anti muntah). Beberapa peneliti mulai melihat manfaat lain domperidone, yaitu sebagai galactogogue. Antiemetik atau anti muntah sendiri adalah obat yang dapat mengatasi muntah dan mual. Antiemetik merupakan jenis obat yang pemberiannya untuk mengobati penyakit mabuk kendaraan dan efek samping dari analgesik opioid, anestetik umum dan kemoterapi terhadap kanker. Di samping itu efek anti muntah juga diperantai cara kerja domperidone yang bertindak sebagai antagonis terhadap reseptor dopamin di kemoreseptor “triggerzone” yang mempengaruhi reflek muntah. Dengan mekanisme kerja seperti ini, maka domperidone bisa mengurangi rasa penuh (begah) pada perut akibat gangguan maag (Dispepsia dismotil) sehingga bisa mencegah muntah. Secara klinis obat ini juga bermanfaat untuk terapi refluks gastroesofageal, gastroparesis diabetik, dan dispepsia kronis. Pengonsumsian domperidon harus digunakan secara hati – hati terutama pada orang lanjut usia. Hal ini dikarenakan cara kerja dari domperidon sendiri. Domperidon merupakan antagonis reseptor dopamin perifer (D2) yang mempunyai efek menghambat otot polos lambung.

Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan sirup dengan merek dagang yang bermacam-macam, seperti Vometa, Omedom, Vesperum, dan lain-lain. Sediaan tablet 10 mg dan sirup 5 mg/5ml (satu sendok takar). Umumnya domperidone direkomendasikan bagi orang dewasa dan remaja di atas 16 tahun adalah 10 mg dengan frekuensi konsumsi 30 mg dalam waktu satu hari. Jangka waktu maksimum umumnya adalah 2 minggu. Domperidone juga berpotensi menyebabkan efek samping. Efek samping yang paling umum terjadi adalah mulut kering. Sedangkan efek samping yang jarang antara lain: denyut jantung meningkat, diare, pusing, sakit kepala, mengantuk, nyeri pada payudara, dan cemas.

Namun dalam News Medical Life Science diberitakan bahwa seorang perempuan diberikan obat domperidone oleh dokter untuk meningkatkan produki ASI (Laktasi). Efek samping yang dari domperidone yaitu dapat merangsang proses laktasi (galactogogue). Pada proses laktasi, hipotalamus mensekresikan prolactin-inhibiting hormone (PIH) yang dikenal sebagai neurotransmitter dopamin dan prolactin-releasing hormone (PRH). Sekresi kedua hormon tersebut berpengaruh pada sekresi hormon prolaktin. Domperidone bekerja sebagai penghambat reseptor dopamin. Hambatan neurotransmitter dopamin di otak mampu mensupresi produksi PIH, sehingga sekresi PIH menurun dan produksi hormon prolaktin meningkat. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan sekresi sel epitel alveolar, dan merangsang peningkatan sekresi ASI.

Pada bulan Juni 2004, Federal Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat mengeluarkan peringatan mengenai penggunaan domperidone karena kemungkinan efek samping pada jantung jika obat diberikan melalui intravena (disuntikkan) pada pasien yang mengalami sakit berat. FDA juga mengeluarkan enam surat ke apotik bahwa produk senyawa yang mengandung domperidone dan perusahaan yang menyediakan domperidone untuk mengurangi penggunaan dalam peracikan serta pelarangan mengimpo domperidone ke wilayah AS. Surat-surat yang dikeluarkan oleh FDA hari ini menyatakan bahwa produk obat yang mengandung domperidone dinyatakan telah melanggar Peraturan Perundangan Federal Makanan, Obat, dan Kosmetik. Adanya surat peringatan tersebut menjadi dasar adanya upaya tindak lanjut penegakkan hukum terhadap kasus obat Domperidone.

Efek samping yang diberikan obat Domperidone hingga sampai saat ini tidak ditemukan berimbas langsung terhadap ibu dan bayi. Selain itu, berdasarkan literatur domperidone sebagai galactogogue telah banyak digunakan di berbagai negara meskipun sebagai “off-label”, seperti Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, dan Kanada. Domperidone lebih sering digunakan sebagai galactogogue karena memiliki efek samping yang lebih aman dibanding obat galactogogoue lainnya. Sebagian besar studi menyebutkan bahwa penggunaan domperidone sebagai galactogogue menggunakan dosis 30 mg/hari dan maksimal yang diperbolehkan 80 mg/hari.

Penggunaan off-label drug bisa jadi lebih menguntungkan pasien ketika tidak ada opsi lain untuk terapi, namun penggunaan off-label drug tanpa adanya resep dokter maupun saran apoteker sangat berbahaya, karena efek samping dari suatu obat dipengaruhi oleh usia dan dosis serta kondisi pasien. Disisi lain, banyak perusahaan obat yang memasarkan produknya secara bebas dan tersembunyi yang mana dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan obat oleh masyarakat awam. Untuk mengendalikan ancaman praktik pemasaran secara bebas ini apoteker berperan dalam memahami tujuan pemberian obat off-label drug tersebut agar sesuai dengan kondisi pasien serta melakukan pengawasan terhadap praktik off-label drug. Apoteker juga perlu melakukan pengujian terhadap penggunaan off-label drug  untuk mencegah terjadinya efek yang timbul dalam jangka panjang.

Sumber Foto
http://www.analyticalarmadillo.co.uk/2014/04/domperidone-safety-update-politics-of.html

Referensi
Anonym. 2004. FDA Memperingatkan Terhadap Penggunaan Domperidone Untuk Meningkatkan Produksi Susu. Dapat diakses di https://www.news-medical.net/amp/news/2004/06/09/7/Indonesian.aspx (diakses pada 2 oktober 2018)

Anonym. 2015. Vomitas . Dapat diakses di http://www.kalbemed.com/Products/Drugs/Branded/tabid/245/ID/3252/Vomitas.aspx (diakses pada 2 oktober 2018)

Oxford University Hospitals. Unlicensed and “off-label” Medicines. 2016. Dapat diakses di https://www.ouh.nhs.uk/patient-guide/leaflets/files/12048Punlicensed.pdf (diakses pada 2 oktober 2018)

Sandeep K.G, Roopa P.N. 2014. Off-label use of medicine: Perspective of physicians, patients, pharmaceutical companies and regulatory authorities. J Pharmacol Pharmacother; 5(2): 88–92. Dapat diakses di https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4008928/ (diakses pada 2 oktober 2018)

The America Cancer Society Medical and Editorial Content Team. 2015 Mar 17. Off-label Drug Use. Dapat diakses di http://cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/chemoteraphy/off-label-drugs-use.html (diakses pada 2 oktober 2018)

Vincencius William, Michael Carrey. 2016. Domperidone untuk Meningkatkan Produksi Air Susu Ibu (ASI). Jakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Dapat diakses di http://www.kalbemed.com/Portals/6/21_238CPDDomperidone%20untuk%20Meningkatkan%20Produksi%20Air%20Susu%20Ibu-ASI.pdf (diakses pada 2 oktober 2018)

Kelompok 3
Magang Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FF UI 2018

  1. Hary Anwar Laksono
  2. Tasya Wijayanti
  3. Trixie Putri Padita

Dilema Penerapan Apoteker Spesialis di Indonesia

Profesi apoteker memiliki peran yang penting dalam dunia kesehatan yaitu sebagai pengelola ketersediaan dan penggunaan obat mulai dari dosis hingga efek samping bagi pasien yang menggunakannya. Selain itu, apoteker juga berperan dalam pemberian konseling pada pasien dalam rangka mengedukasi pasien mengenai prinsip penggunaan suatu obat. Terlebih lagi, pada beberapa negara di dunia, yang berperan dalam merekomendasikan obat bukanlah dokter melainkan apoteker spesialis dalam farmasi klinik.

Apoteker spesialis tersusun dari dua kata yaitu apoteker dan spesialis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apoteker memiliki arti orang yang ahli dalam ilmu obat-obatan atau orang yang berwenang untuk membuat obat untuk dijual. Sedangkan spesialis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang ahli dalam suatu cabang ilmu atau keterampilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apoteker spesialis merupakan seorang yang ahli dalam ranah obat-obatan, yang memiliki fokus pada suatu bidang tertentu seperti onkologi atau penyakit-penyakit lainnya.

Seperti yang mungkin sudah diketahui oleh masyarakat, signifikansi peran apoteker di Indonesia seringkali masih dipandang sebelah mata. Menurut Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt., salah satu alasan mengapa profesi apoteker dipandang tidak semestinya ialah karena kondisi kerja apoteker yang tidak mensyaratkan spesialisasi apoteker. Contohnya, tidak hanya apoteker klinis saja yang boleh melamar ke-RS, dan begitu pula sebaliknya; tidak hanya apoteker industri saja yang boleh melamar ke industri farmasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini terjadi karena spesialisasi apoteker belum dijadikan syarat dalam perekrutan tenaga kerja kefarmasian di Indonesia. Tentunya hal ini membuat kinerja apoteker di bidangnya kurang maksimal karena ilmu yang dipelajarinya tidak sepenuhnya teraplikasikan dalam profesinya.

Terlebih, analisis dari data badan dunia United Nation Against cancer (UICC) menunjukkan bahwa insidensi kanker akan meningkat dengan tajam hingga 200-300% pada beberapa dekade kedepan, dan 60-70% kanker tersebut akan terdapat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Seperti disampaikan oleh Dr. Widyati, MClin.Pharm. dalam suatu acara seminar kefarmasian dalam rangka memperingati World Cancer Day di Lampung tahun 2017 lalu, hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran apoteker di Indonesia dalam memberikan asuhan pasien kanker melalui perbaikan pengobatan. Pengobatan-pengobatan di dalamnya termasuk penggunaan kemoterapi dan high alert medications.

Dalam menghadapi situasi ini, IAI mencanangkan program apoteker spesialis dalam beberapa subspesialis seperti onkologi dan pediatri. Pada dasarnya, kanker adalah penyakit yang spesifik dan toxic sehingga dalam pengobatannya dibutuhkan tenaga yang ahli dengan pemikiran yang matang serta fokus yang tinggi pada satu hal yang spesifik. Demikian pula dengan subspesialis lainnya yakni pediatrik. Apoteker pediatrik dianggap perlu karena anak-anak memiliki jenis penyakit yang berbeda dengan orang dewasa dan dosis obat yang diperlukan juga berbeda.

Tidak hanya itu, apoteker selaku salah satu tenaga kesehatan juga perlu fokus pada satu bidang sehingga dapat mengembangkan kompetensinya dalam rangka memajukan metode pengobatan di Indonesia. Apabila setiap apoteker dapat menguasai satu bidang dan mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya dalam melayani pasien, maka pelayanan yang diberikan kepada pasien akan lebih optimal. Selain itu, diadakannya program spesialisasi apoteker juga dapat berperan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran apoteker sebagai konsultan profesional mengenai obat-obatan. Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya agar apoteker dapat melaksanakan perannya dengan maksimal.

Penerapan program apoteker spesialis di Indonesia ini nyatanya harus terhambat oleh beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah persebaran apoteker yang tidak merata di Indonesia yang dibuktikan dengan masih ditemukan banyak puskesmas yang tidak memiliki tenaga apoteker didalamnya. Selain itu, kurangnya kualitas pendidikan farmasi di Indonesia juga menjadi salah satu penghambat besar dalam penerapan program spesialisasi apoteker. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya 56% prodi S1 farmasi yang belum terakreditasi. Padahal, terdapat 184 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki prodi S1 farmasi di dalamnya. Masih banyaknya prodi S1 farmasi yang belum terakreditasi ini menghambat penerapan program apoteker spesialis karena program apoteker spesialis hanya dapat diterapkan di sejumlah PSPA yang telah terakreditasi.

Apoteker spesialis, yaitu apoteker yang memfokuskan ilmunya pada satu bidang (seperti bidang onkologi), sangat dibutuhkan mengingat analisis data dari UICC yang menunjukkan bahwa insidensi kanker akan meningkat sekitar 200%-300% pada beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu, IAI telah mencanangkan pengadaan program apoteker spesialis, meski pada kenyataannya Indonesia mungkin masih belum siap untuk mengeksekusi program ini. Indonesia memang membutuhkan apoteker spesialis, namun penerapan program apoteker spesialis hanya memungkinkan apabila sistem pendidikan farmasi di Indonesia sudah memadai terutama dari segi kualitas.

Sumber Foto
https://biofar.id/tingkatkan-profesionalistas-profesi-apoteker-akan-punya-spesialisasi/

Referensi
Kementerian Kesehatan. Panduan penyelenggaraan pelayanan kanker di fasilitas pelayanan kesehatan [Internet]. Diakses pada 2 Oktober 2018 dari http://kanker.kemkes.go.id/guidelines/PanduanPelayananKanker.pdf

Subagiyo, A. Apoteker (onkologi) kunci keberhasilan pengobatan kanker [Internet]. 22 Februari 2017. Diakses pada 2 Oktober 2018 dari https://warta-apoteker.com/apoteker-onkologi-kunci-keberhasilan-pengobatan-kanker/

Anonim. 2017. Setujukah dengan adanya apoteker spesialis? [Internet]. 7 September 2017. Diakses pada 2 Oktober 2018 dari http://farmasetika.com/forums/topic/setujukah-dengan-adanya-apoteker-spesialis/

Devi, O. C. Pendidikan profesi apoteker: Praktek apoteker klinis dan industri (Bersama Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt.) [Internet]. 21 November 2017. Diakses pada 2 Oktober 2018 dari https://today.mims.com/pendidikan-profesi-apoteker-apoteker-klinis-dan-industri-zullies-ikawati

Kelompok 2
Magang Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FF UI 2018

  1. M. Atthallah
  2. Maryam Rizqi Nursyifa
  3. Sartika Harka Putri

Swamedikasi: Masih Perlu Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan tahun 2006, swamedikasi adalah upaya pengobatan yang dilakukan sendiri. Selain itu, swamedikasi menurut World Health Organization didefinisikan sebagai upaya untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter, resep, pengawasan terapi ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan.

Sebelum melakukan konseling kesehatan pada tenaga kesehatan, swamedikasi sering dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami gejala penyakit ringan. Data Susenas Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat melakukan pengobatan sendiri. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa 35,2% masyarakat Indonesia menyimpan obat di rumah tangga, baik diperoleh dari resep dokter maupun dibeli sendiri secara bebas, di antaranya sebesar 27,8% adalah antibiotik. (Kementerian Kesehatan, 2013)

Dalam proses swamedikasi, apoteker berperan penting dalam pengelompokkan obat yang dibutuhkan masyarakat dalam menangani gejala yang dirasakan. Peran apoteker di sini adalah konseling pada pasien dengan menanyakan gejala dan alergi yang dimiliki pasien serta pola hidup yang biasa dijalani oleh pasien sehari-hari. Selain itu, salah satu peran apoteker saat pelaksanaan konseling adalah menginformasikan tentang obat yang akan dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan gejala yang dialami. Profil obat yang diinformasikan berupa nama obat, indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, peringatan, dan lain-lain.

Terdapat dua golongan obat menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan yang umumnya digunakan sebagai obat-obatan swamedikasi, yaitu:

  1. Obat Bebas
    Obat bebas adalah obat yang di kemasannya mempunyai lambang lingkaran hijau dengan tepi garis berwarna hitam. Obat ini dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter.
  1. Obat Bebas Terbatas
    Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep obat, walaupun termasuk dalam obat keras. Obat bebas terbatas biasa dilambangkan dengan lingkaran biru pada kemasannya.

Adapun golongan obat lain menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan yaitu obat keras dan psikotropika serta obat narkotika. Ketiga obat tersebut memerlukan resep dokter dalam proses penebusannya di apotek. Obat psikotropika sendiri merupakan obat keras bersifat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan khas bagi penggunanya, sementara obat narkotika adalah obat-obat yang dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran, menghilangkan rasa, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan penjelasan mengenai golongan obat tersebut, maka dalam upaya swamedikasi, hanya obat bebas dan obat bebas terbatas yang dapat diberikan kepada pasien. Hal ini karena tidak terikatnya obat tersebut dengan resep dokter. Salah satu metode swamedikasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat adalah Metode Cara Belajar Insan Aktif atau Community Based Interactive Approach (CBIA).

CBIA adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memilih dan menggunakan obat dengan benar. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh guru besar farmakologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sri Suryawati bersama timnya di Pusat Studi Farmakologi Klinik dan Kebijakan Obat UGM sejak tahun 1992. Metode CBIA ini dilaksanakan dengan cara mengadakan penyuluhan dengan praktik langung yang dibimbing oleh tutor atau fasilitator. Kemudian, kader – kader ini akan dibagi ke dalam kelompok – kelompok kecil untuk dilatih membaca dosis, mengelompokkan jenis obat, dan lain-lain. Ada pula praktik tiap individu pada akhir pelatihan. Metode ini telah diadopsi oleh beberapa negara di Asia dan diakui oleh WHO.

Dalam upayanya menerapkan metode CBIA di Indonesia, salah satu output yang diinginkan oleh pemerintah adalah agar masyarakat menyadari dan mengetahui tentang jenis obat yang akan mereka konsumsi, bahan aktif yang terkandung dalam obat, serta waktu minum obat yang tepat. Apabila pemerintah tidak meneruskan maupun menggiatkan kembali program CBIA ini, maka tentu akan banyak dampak buruk yang terjadi seperti pada beberapa kasus yang diberitakan di bawah ini:

  1. Disunting dari kompas dengan judul “Obat Penenang Riklona Clonazepam Ternyata Dijual Bebas di Warung”, dapat diketahui bahwa terdapat warung yang menjual tablet Riklona secara bebas padahal obat tersebut merupakan salah satu obat penenang dan banyak konsumen dengan kisaran usia 17-20 tahun, yang mana usia ini adalah usia yang terbilang rentan terhadap penyalahgunaan obat.
  2. Disunting dari sindonews online dengan judul “Jual Obat Tanpa Resep Dokter Polisi Gerebek Toko Obat Ilegal”, dapat diketahui bahwa pada salah satu apotek di Bekasi telah ditemukan tablet-tablet obat yang tergolong narkotika dengan jumlah banyak dan siap diedarkan secara bebas.

Dua kasus di atas merupakan dampak yang ditimbulkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis obat-obatan. Peran pengawasan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting dalam praktik swamedikasi yang terjadi di Indonesia.

Sumber Foto
https://kesehatankeluarga.net/yang-di-maksud-swamedikasi-atau-self-care-255.html

Referensi
Departemen Kesehatan. 2006. Pedoman Obat Bebas dan Obat Terbatas. Jakarta. Diakses dari: http://pio.binfar.depkes.go.id/PIOPdf/PEDOMAN_OBAT_BEBAS_DAN_BEBAS_TERBA TAS.pdf

Gusnellyanti, E. 2014. Mencerdaskan Masyarakat dalam Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA). Diakses dari: http://farmalkes.kemkes.go.id/2014/09/mencerdaskan-masyarakat-dalam-penggunaan-obat melalui-metode-cara-belajar-insan-aktif-cbia/#.W7FWG_ZuK00

Purba, D.O. 2016. Obat Penenang “Riklona Clonazepam” Ternyata Dijual Bebas di Warung. Diakses dari: https://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/30/15401821/Obat.Penenang.Riklona.Clonaze pam.Ternyata.Dijual.Bebas.di.Warung

Surjaya, A.M. 2018. Jual Obat Tanpa Resep Dokter, Polisi Gerebek Toko Obat Ilegal. Diakses dari: https://metro.sindonews.com/read/1285893/170/jual-obat-tanpa-resep-dokter-polisi-gerebek-toko-obat-ilegal-1519823489

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1462e/1.html

Kelompok 1
Magang Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FF UI 2018

  1. Arva Pandya Wazdi
  2. Nur Mulzimatus Syarifah
  3. Siti Hana Aliyah

 

Eksistensi Apoteker di Abad ke-21

Abad ke–21 sudah termasuk ke dalam masa yang berkembang, di mana informasi dapat ditemukan dalam berbagai sumber dan berbagai bentuk yang dapat meningkatkan kompetensi dari profesi apoteker. Apoteker adalah salah satu sumber daya manusia yang yang mempunyai peran pengabdian di masyarakat dalam bidang kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apoteker saat ini turut berperan dalam manajemen dan pengaturan regulasi obat, farmasi komunitas, farmasi rumah sakit, dan industri farmasi. Dalam manajemen dan pengaturan regulasi obat, salah satu peran apoteker adalah sebagai salah satu tenaga profesional yang ikut berpartisipasi dalam merumuskan regulasi tentang kesehatan dan obat-obatan. Sedangkan di farmasi komunitas, salah satu peran apoteker adalah sebagai penanggung jawab di apotek yang berperan dalam pengecekan akhir dari resep dan obat yang akan diserahkan kepada pasien. Berbeda dengan farmasi komunitas, peran apoteker dalam farmasi rumah sakit lebih bersinggungan langsung dengan pengobatan pasien di mana seorang apoteker rumah sakit berinteraksi langsung dengan dokter sehingga dapat mempengaruhi pengobatan pasien secara langsung. Seorang apoteker dalam farmasi industri memiliki banyak peran penting dalam pengembangan obat-obatan seperti menjadi penjamin kualitas dari bagian produksi obat, dan lain lain.

Pada abad ke-21 ini, seorang apoteker secara global dituntut untuk menjadi bagian dari tim kesehatan yang ikut serta dalam membuat keputusan untuk seorang pasien. Seorang apoteker juga diharapkan dapat mengedukasi pasien tentang beberapa penyakit seperti diabetes dan penyakit kronis lainnya untuk membantu tenaga kesehatan lainnya dan meningkatkan tingkat kesehatan pasien. Berdasarkan data FIP, jumlah apoteker yang terdaftar di 74 negara yang mewakili 76% populasi dunia mencapai angka 4 juta tetapi hanya sekitar 2,8 juta yang aktif dan sebagian besar dari apoteker yang aktif bekerja di farmasi komunitas. Dari lingkup kerja dan tanggung jawab yang telah diberikan pada apoteker, belum semuanya terlaksana dengan optimal. Jumlah yang mencapai angka 4 juta tersebut juga tidak menjamin keselamatan pasien secara holistik. Maka dari itu, dibutuhkan pengkajian dan pengembangan secara terus menerus oleh apoteker itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman, peran farmasis mengalami perkembangan dan pergeseran. Pada masyarakat tradisional, apoteker merupakan salah satu ‘konglomerat’ dari tenaga kesehatan bersama dengan dokter (Dufful, 2017). Apoteker pada zaman dahulu berperan dalam penjualan obat dibandingkan dengan berperan langsung dalam memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien. Apoteker lebih berorientasi dalam bisnis dan penjualan produk dibandingkan memenuhi kebutuhan pengetahuan obat pasien. Hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan dalam diri apoteker karena lebih melayani kebutuhan diri sendiri dibandingkan mengabdi pada komunitas tempat apoteker tersebut bekerja. Berikut adalah gambar tentang perubahan peran apoteker selama beberapa abad. Warna biru menggambarkan peran farmasis dalam pembuatan dan penjualan obat, warna hijau menggambarkan peran farmasis dalam melakukan dispensis sesuai resep dokter, warna emas menggambarkan peran farmasis dalam pengecekan kesehatan pasien, warna merah menggambarkan peran farmasis dalam optimasi obat-obatan, dan warna merah muda menggambarkan peran farmasis dalam peresepan obat.

Dalam perubahan peran-peran tersebut, muncul juga masalah-masalah baru. Perubahan peran didasarkan dengan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dari apoteker itu sendiri. Masyarakat yang membutuhkan pengetahuan obat-obatan yang lebih komprehensif, membuat peran dan pekerjaan antartenaga kesehatan juga bergeser. Peran dokter yang awalnya diagnosis dan dispensing obat-obatan mengalami pergeseran menjadi hanya diagnosis penyakit. Hal ini disebabkan berkembangnya ilmu penyakit dan obat-obatan sehingga diperlukan penyeimbangan dari peran tenaga kesehatan.

Perkembangan ilmu penyakit dan obat-obatan memberikan tantangan baru bagi apoteker. Tanggung jawab yang terus berkembang membuat apoteker memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya (Novakovic, 2017). Masalah yang dihadapi dari apoteker pada abad ke-21 adalah perkembangan dan peningkatan sistem penghantaran obat. Dari proses produksi, apoteker perlu belajar lebih bagaimana memformulasikan obat-obatan dengan sistem administrasi dan teknologi terbaik untuk kesembuhan pasien. Hal lain yang menjadi tantangan bagi apoteker adalah pengobatan presisi. Pengobatan presisi terus berkembang seiring dengan pembuatan obat sesuai dengan genom dari suatu individu. Apoteker berperan dalam perumusan dan pengambilan keputusan klinis untuk peningkatan kualitas hidup pasien. Tantangan selanjutnya adalah kontrol dan pencegahan dari penyakit tidak menular kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit kronis pernapasan, dan diabetes mellitus. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang sering ditemukan di masyarakat. Penyakit tersebut adalah tantangan utama karena dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain dan menurunkan kualitas hidup dari masyarakat. Tantangan keempat adalah fitoterapi. Penggunaan bahan alam sebagai pengobatan merupakan salah satu hal yang berkembang pada abad 21. Walaupun manusia telah menggunakan bahan alam sejak zaman dahulu, tetapi perkembangan bentuk sediaan dan cara pembuatan tetap dilakukan hingga saat ini. Tantangan lainnya adalah penggunaan antioksidan dalam terapi dan pencegahan, interaksi obat-makanan, perlindungan kesehatan pasien akibat polusi lingkungan, dan Good Manufacturing Practice (GMP).

Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September kiranya dapat menjadi pengingat bagi apoteker Indonesia untuk terus mengevaluasi diri dalam perannya sebagai tenaga kesehatan. Apabila profesi apoteker kini dipandang sebelah mata oleh masyarakat, ini bukan merupakan kesalahan masyarakat yang kurang informasi tetapi kesalahan apoteker karena tak mampu menunjukkan perannya secara langsung kepada pasien. Tujuan utama dari profesi apoteker adalah untuk menolong pasien mencapai hasil kesehatan yang diinginkan dan dilakukan dengan menyediakan pelayanan kefarmasian yang aman dan efisien. Berkaca pada isu yang sering dibincangkan akhir-akhir ini mengenai kondisi dunia farmasi di Indinesia seperti vaksin palsu dan pil PCC, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah masyarakat Indonesia merasakan pelayanan kefarmasian yang aman? Bagaimana sebenarnya eksistensi apoteker dalam masyarakat Indonesia?

Pada abad ke-21, farmasis dituntut untuk memegang peran penting dalam pengoptimalisasian sistem pengantaran obat, terapi pribadi, dan pencegahan dan kontrol terhadap penyakit yang tidak dapat dikomunikasikan. Kini farmasis harus siap menghadapi semakin banyaknya masyarakat dengan penyakit yang muncul semakin bervariasi di abad ke-21 ini. Apoteker sebagaimana semestinya harus mampu menjalankan perannya sebagai long-life learner, yaitu selalu mengumpulkan informasi penting mengenai kelayakan, keselamatan, dan efikasi dari obat yang diresepkan kepada pasien. Apoteker juga harus terus aktif dalam mengikuti informasi terbaru setiap waktu karena ilmu pengetahuan akan terus berubah dalam tahun-tahun ke depan.

Apoteker di Indonesia perlu berkaca pada eksistensi apoteker di luar negeri, yang mana lebih mengutamakan komunikasi dan pemberian informasi secara langsung kepada pasien. Di luar negeri terdapat lima poin penting yang membutuhkan kehadiran apoteker secara langsung, antara lain:
1. Menyediakan pelayanan kefarmasian
2. Menghasilkan dan mendistribusikan penyiapan obat dan produk
3. Berkontribusi dalam tindakan efektif kefarmasian
4. Menjaga pertumbuhan professional dan kontribusi untuk pertumbuhan professional orang lain
5. Berkontribusi dalam keefektifan sistem pelayanan kesehatan

Hal ini mengakibatkan citra apoteker di luar negeri sangat tinggi. Masyarakat mengenal apoteker tidak hanya sebagai peracik obat, namun sebagai profesi yang ikut ambil andil dalam pemenuhan tujuan kesehatannya. Hal ini dapat menjadi refleksi bagi apoteker Indonesia untuk kembali memperbaiki citranya di mata masyarakat. Apoteker harus selalu hadir dalam apotek dan mulai berfokus kepada kesehatan pasien, serta secara langsung berinteraksi dengan pasien dalam pemberian informasi obat dan pemenuhan tujuan kesehatan pasien.

Referensi
Anonim. (2018). Retrieved from https://www.fip.org/files/fip/publications/2017-09-Pharmacy_at_a_Glance-2015-2017.pdf

College of Pharmacist of British Columbia. (2006). Framework of Professional Practice.

Competency Development & Evaluation Group (CoDEG). (2007). General Level Framework: A Framework for Pharmacist Development in General Pharmacy Practice.

Duffull, S., Wright, D., Marra, C., & Anakin, M. (2018). A philosophical framework for pharmacy in the 21st century guided by ethical principles.

Novakovic, B., Milanovic, M., Atanackovic-Krstonosic, M., Srdjenovic-Conic, B., Gavaric, N., & Kladar, N. et al. (2017). The 21st century – the role of the pharmacist in the healthcare. Medical Review, 70(11-12), 365-370. doi: 10.2298/mpns1712365n

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM FF UI 2018
#BersamaBerdedikasi